Pansus III DPRD Trenggalek Sepakat Terkait Denda Pelayanan Adminduk Dihapus

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui panitia khusus ( Pansus) III menggelar rapat kerja bersama tim asistensi Pemkab membahas tindaklanjut rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan ketiga atas Perda nomor 4 tahun 2009 perihal tentang administrasi kependudukan.Hasil dari pembahasan tersebut disepakati penghapusan pasal 97 dan 98 .

Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Trenggalek, Guswanto mengatakan, pihaknya bersama tim asistensi Pemkab menindaklanjuti pembahasan persoalan pasal 98 pada Raperda perubahan ketiga atas Perda nomor 4 tahun 2009.

Baca juga: KPU RI dan Perludem Tandatangani MOU, Ekosistem Keterbukaan Data Kunci Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

" Mengingat di dalam pasal tersebut ada kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu kiranya ada pembahasan yang serius, " ucapnya, Senin (17/10/2022) siang.

Guswanto menuturkan, dalam isi pasal tersebut, ada klausal yang menerangkan ada denda Rp 1000, 00.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Presiden 2024, Komunitas Petani Sayur Kab. Lambar Deklarasi Dukungan

" Ada denda Rp 1000, 00jika dalam pengurusan administrasi tidak diurus selama 30 hari berturut - turut, " imbuhnya.

Politisi PDI - P ini menyebut, jika hal tersebut diletakkan dalam Perda tersebut justru akan membebankan dan menghambat dalam proses adminduk.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Paling Berpeluang jadi Presiden 2024-2029

" Mengapa direvisi, dengan denda Rp 1000, 00 justru akan menjadikan hambatan untuk Dukcapil.Karena tidal bisa dibayarkan langsung secata online, " ungkapnya.

Selanjutnya, dia berharap adanya penyempurnaan Raperda tersebut supaya tidak memghambat proses pengurusan adminduk (ags).

Baca juga: Tony Rosyid: Anies untuk Semua